Kemenkumham Ikuti Rakornas Pengawasan Intern Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023

SURAKARTA-Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) merupakan salah satu atensi Presiden RI dalam rangka upaya membangun perekonomian nasional, hal tersebut yang mendasari LKPP RI menyelenggarakan Rakornas Pengawasan Intern Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi 2023, Kamis (27/07)

Bertempat di Bale Tawangarum Balaikota Surakarta, LKPP RI mengundang unsur UKPBJ dan Pengawas internal beberapa Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkot/kab di Indonesia untuk bertukar pikiran terkait peningkatan penggunaan PDN.

Baca juga: Realisasi Triwulan III Belum Mencapai Target, Sekda: Ada Perubahan Anggaran yang Belum Masuk

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Inspekur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bambang Setyabudi bersama Kepala Divisi Administrasi Kanwil Jateng, Hajrianor.

Membuka kegiatan, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyampaikan Peran Penting APIP dalam proses Pengawasan Peningkatan Penggunaan PDN.

Baca juga: Pembentukan Panitia Pilkades Desa Bojong Kecamatan Kawunganten

"Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (Barjas) melalui aparat pengawasan intern masing-masing, hal ini dimaksudkan untuk mengawasi Penggunaan PDN, Pencapaian Tingkat Kemampuan Dalam Negeri (TKDN), dan  pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil" terangnya.

Pria yang kerap disapa "Hendi" ini juga menyampaikan strategi peningkatan kinerja pengadaan guna mendukung target komitmen belanja Rp500 triliun untuk pengadaan PDN, Koperasi, dan UMKM yang ditetapkan Presiden RI.

Baca juga: Ganjar Pranowo Tandatangani Nota Kesepakatan Dengan Kemenkumhan jateng

"Beberapa strategi kami dalam upaya peningkatan kinerja pengadaan diantaranya Penguatan Regulasi melalui pengesahan RUU PBJ Publik, Pengembangan Digitalisasi melalui New Platform E-Katalog, Peningkatan kapabilitas SDM, serta proses Monev dengan bersinergi antar Kementerian/Lembaga"ujarnya.

Diakhir sambutannya, Hendi berharap melalui proses Pengadaan Barjas yang baik dapat mendukung perekonomian nasional.

Baca juga: Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi

"Proses Pengadaan Barjas yang baik dengan proses pengawasan yang masif, tidak ada Korupsi, dengan penggunaan PDN kita cintai produk dalam negeri sehingga dapat mendukung perekonomian nasional dan Indonesia semakin maju, "imbuhnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini Plh. Asisten Ekonomi Pembangunan Pemprov Jawa Tengah mewakili Gubernur Jawa Tengah, Yasip Khasani, dan Wakil Walikota Surakarta, Teguh Prakosa.

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar