Tingkatkan Kompetensi, Lapas Besi Ikuti Diskusi Kebijakan Analisis dan Evaluasi

CILACAP – Lembaga Pemasyarakata Kelas IIA Besi Nusakambangan Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan melalui Kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah secara hybrid dengan Tema “Analisis dan Evaluasi Kebijakan Penunjukan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris”, Selasa (08/10/2024).

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, diskusi ini diikuti oleh 1000 peserta di Virtual Zoom dan 300 peserta melalui Youtube dalam diskusi ini mendatangkan 4 Narasumber yaitu Dr. Yovan Iristian selaku Kepala Bidang HAM / Ketua Tim Analisis Kebijakan, Cahyo Rahadian Muzhar selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum/ Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, Dr. Zulfikar Judge selaku Akademisi / Universitas Esa Unggul dan Dr. Habib Adjie selaku Notaris.

Baca juga: Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Melakukan Pesiar untuk Para Taruna Angkatan 53.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tehadap penunjukan notaris sebagai pemegang protocol notaris. Protokol Notaris ada dalam 2 keadaan. Pertama , dari dalam notaris yang bersangkutan (selama menjalankan tugas jabatan sebagai notaris), Kedua , Sebagai pemegang protokol (notaris pemegang / penyimpan protokol/NPP) Dari notaris yang pension atau berhenti sebgai notaris dengan alas an tertentu.

Baca juga: Wujudkan Lingkungan Bebas dari Peredaran Uang, Lapas Cilacap Jajaki Kerjasama Kartu Narapidana Dengan BSI

Kasi adm kamtib, Shalihuddin Lubies selaku Plh kalapas mengikuti Kegiatan diskusi secara daring mengikuti dengan seksama dalam mengikatkan Kompetensi. “Terima Kasih kepada Kementrian Hukum dan Ham telah menyeleenggarakan kegiatan ini agar kami dapat meningkatkan kompetensi kami, ” Ttup Lubies.

(N.son/Raihan)

Baca juga: Berikan Penguatan di Lapas Cilacap, Kadivpas Kemenkumham Jateng Tegaskan Pecat Petugas yang Bermain Narkoba